Tag
461 berita ditemukan — Halaman 6 dari 39
Mantan Menko Polhukam Mahfud MD mengecam penetapan mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo sebagai tersangka kasus penyadapan Presiden Prabowo Subianto. Mahfud mendesak agar Presiden terus menunjukkan ketegasan hukum terhadap siapa pun yang melanggar aturan.
Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menyuarakan keprihatinan mendalam atas kondisi politik tanah air yang semakin liar demi kekuasaan. Melalui unggahan di akun X resminya pada Rabu, 4 November 2026, SBY secara khusus memohon kepada Presiden Prabowo Subianto agar segera menghidupkan kembali budaya politik yang menjunjung tinggi nilai moral, etika, dan kepatutan demi ketenteraman rakyat Indonesia.
Bareskrim Polri didesak segera memeriksa mantan Presiden Joko Widodo dalam kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto demi mengungkap aktor intelektual di baliknya.
Isu penyadapan Presiden Prabowo Subianto menambah daftar panjang skandal spionase yang pernah menyasar para pemimpin tinggi Indonesia, termasuk Habibie, SBY, dan Jokowi.
Bareskrim Polri menetapkan tiga oknum polisi berinisial LSP, ASN, dan EH sebagai tersangka kasus penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo, pejabat, hingga media menggunakan sistem LIMS tanpa prosedur sah.
Bareskrim Polri menetapkan tiga jenderal aktif, termasuk mantan Kapolri Listyo Sigit, sebagai tersangka kasus penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo yang terjadi pada 2025–2026. Dalam jumpa pers Selasa (3/11/2026), Kabareskrim Komjen Asep Safrudin menyatakan penyidik menyita 11 handphone, satu iPad, dan flashdisk sebagai barang bukti setelah menerima laporan pada 30 Oktober 2026.
Bareskrim Polri menetapkan mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan dua jenderal sebagai tersangka kasus penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto sepanjang tahun 2025 hingga 2026.
Bareskrim Polri dan Divpropam menegaskan bahwa kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap nomor telepon Presiden Prabowo Subianto murni tindakan oknum dan bukan kebijakan institusi. Tiga orang tersangka telah ditetapkan dalam perkara ini.
Direktur Vox Politica, Fadhly Alimin Hasyim, mengingatkan bahwa Presiden Prabowo Subianto dan Menteri Bahlil Lahadalia berisiko dijatuhkan sebelum 1 Januari 2027. Kebijakan ekspor satu pintu dan pengaturan harga komoditas strategis memicu perlawanan kapitalis global serta oligarki.
FAKTANASIONAL.NET - Presiden Prabowo Subianto menerima kunjungan Menteri Luar Negeri Singapura, Vivian Balakrishnan, di kediamannya di Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Rabu (28/10/2026) sore. Pertemuan tersebut menjadi perhatian publik…
FAKTANASIONAL.NET - Foto Presiden Prabowo Subianto yang diklaim memperlihatkan sambutan warga di kawasan Stasiun Whoosh Padalarang pada 30 Oktober 2026 menjadi sorotan publik. Unggahan tersebut menuai polemik setelah warganet menemukan kejangg…
FAKTANASIONAL.NET - Indonesia menegaskan alasan keterlibatannya dalam Dewan Perdamaian atau Board of Peace (BoP) untuk Jalur Gaza. Pemerintah menyatakan keikutsertaan tersebut merupakan upaya memperkuat kontribusi Indonesia dalam memperjuangka…
Menghubungkan fakta dari setiap sudut Indonesia, memberikan suara bagi daerah untuk literasi positif yang membangun bangsa.
